Jakarta – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Dalam pertemuan penting tersebut, Mualem didampingi oleh Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi.

Sejumlah isu strategis yang menyangkut masa depan serta kepentingan masyarakat Aceh menjadi topik utama dalam pembahasan bersama Presiden Prabowo.

Beberapa poin yang dibahas di antaranya yakni keberlanjutan dan optimalisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, kejelasan persoalan bendera Aceh, status lapangan Blang Padang, hingga perkembangan situasi keamanan terkini di Bumi Serambi Mekkah.

Secara khusus, pembahasan mengenai lapangan Blang Padang turut disinggung oleh Gubernur Aceh. Hal ini mengingat kawasan tersebut menyimpan nilai historis, budaya, dan sosial yang sangat mendalam bagi masyarakat Aceh.

ADVERTISEMENT

Di hadapan Presiden Prabowo, Mualem menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas serta kondusivitas wilayah Aceh.

Menurutnya, kondisi keamanan dan iklim perdamaian yang selama ini telah terbangun wajib dirawat bersama melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan dukungan penuh pemerintah pusat.

ADVERTISEMENT

Ia menyampaikan, komunikasi intensif serta koordinasi yang solid dengan pemerintah pusat menjadi langkah krusial dalam mengawal aspirasi warga Aceh.

“Kita ingin semua persoalan dan aspirasi Aceh dapat dibicarakan dengan baik bersama pemerintah pusat,” ujar Mualem usai pertemuan di Istana Merdeka.

Mualem menuturkan, keberlanjutan Dana Otsus harus terus diperjuangkan secara maksimal agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dana Otsus harus terus diperjuangkan keberlanjutannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga persoalan bendera, Blang Padang, serta berbagai perkembangan di Aceh, semuanya perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang baik,” lanjutnya.

ADVERTISEMENT

Mantan Panglima GAM ini menekankan bahwa iklim perdamaian di Aceh adalah harga mati yang harus dijaga demi kelancaran pembangunan daerah.

“Yang paling utama adalah bagaimana Aceh tetap aman, damai, dan pembangunan berjalan dengan baik,” ungkap Mualem.

Mualem pun berharap, sinergi dan hubungan harmonis antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat semakin kokoh ke depannya.

“Kita ingin hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat demi kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh,” pungkasnya. (*)

Editor: Salman Sy