LPG 3 Kg Rp 35.000 per Tabung, Ini Penjelasan Kadiskop UKM dan Perindag Abdya

Blangpidie — Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, harga gas subsidi tersebut melonjak hingga Rp 35.000 per tabung, jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 22.500.

Lonjakan harga tersebut terpantau di sejumlah pangkalan LPG di Kecamatan Susoh. Warga terpaksa membeli gas melon itu dengan harga mahal karena keterbatasan pasokan dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Abdya, Zedi Saputra, menjelaskan kelangkaan LPG 3 Kg dipicu akibat berkurangnya pasokan dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Meulaboh, Aceh Barat.

Kondisi itu, kata Zedi, terjadi setelah bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Aceh yang berdampak pada distribusi logistik.

“Memang kondisi paska bencana kemaren, ada pergeseran pasokan gas di Abdya, yang sebelumnya diambil dari Meulaboh, sekarang dipasok dan didatangkan dari Sumut, Pakpak Barat,” ujar Zedi ketika dikonfirmasi, Jumat (19/12/2025).

Terkait laporan harga LPG 3 Kg yang dijual oleh pangkalan hingga Rp 35.000 per tabung, Zedi meminta masyarakat mengonfirmasi langsung kepada agen penyalur.

“Di konfirmasi ke pihak agen saja,” katanya singkat.

Di Abdya, terdapat tiga agen resmi penyalur LPG 3 Kg, yakni PT Ujung Raja Kuala Batu, PT Gah Lhee Kilo, dan PT Suria Meukat Gah. Masing-masing agen mendapatkan alokasi tambahan sebanyak 560 tabung guna menutupi kekurangan pasokan.

Zedi menambahkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan penyebab utama kelangkaan gas.

“Pihak Pertamina membenarkan bahwa adanya kekurangan pasokan gas di Meulaboh, Aceh Barat,” ujarnya.

Kekurangan pasokan gas elpiji 3 kg ini, lanjut dia, disebabkan oleh kendala transportasi dari Aceh Utara ke Meulaboh, Aceh Barat.

“Mereka sekarang kekurangan armada mobil tangki, setelah bencana banjir. Sebagai solusinya, mereka mengupayakan pengiriman lewat jalur laut,” jelasnya.

Selain itu, sebut Zedi, Abdya juga diberikan izin untuk mendatangkan LPG dari Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Namun, Pertamina masih memerlukan waktu untuk mensimulasikan alur distribusi serta menghitung biaya transportasi ke wilayah tersebut.

Dalam pembahasan bersama tiga agen LPG di Abdya, kata Zedi, muncul usulan agar pasokan gas didatangkan dari Medan dengan konsekuensi penyesuaian HET. Agen mengusulkan HET dinaikkan dari Rp 22.500 menjadi Rp 30.500 per tabung.

“Draft sudah disiapkan, tapi tentu kita harus mempertimbangkan banyak hal. Terutama soal kewajaran menaikkan harga di tengah kondisi bencana saat ini,” katanya.

Hasil diskusi terakhir pada Minggu (14/12), sebut Zedi, Pertamina menyarankan Pemerintah Kabupaten Abdya untuk tidak menaikkan HET LPG 3 kg. Pertamina menyatakan siap menanggung tambahan biaya transportasi dari Pakpak Bharat, Sumut ke Abdya.

Alhamdulillah, pihak Pertamina yang akan mensubsidi agen terkait penambahan biaya transportasi tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, kelangkaan LPG 3 Kg subsidi terjadi di Kabupaten Abdya berdampak pada melonjak harga gas melon tersebut Rp 35.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 22.500.

“Saya baru beli gas elpiji 3 kilogram di salah satu pangkalan di Kecamatan Susoh. Harganya Rp 35.000 per tabung,” ujar seorang warga Susoh, Junaidi, Jumat (19/12/2025).

Menurut warga tersebut, sebelum transaksi dilakukan, pihak pangkalan sudah lebih dulu menjelaskan bahwa harga LPG 3 Kg tidak dijual sesuai HET. Alasannya, pasokan gas saat ini terbatas menyusul bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh.

Pihak pangkalan juga menyebutkan bahwa LPG 3 Kg harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Kondisi itu membuat harga naik, karena pangkalan mengeluarkan tambahan biaya operasional, mulai dari sewa armada truk, upah sopir, hingga biaya distribusi lainnya.

“Katanya, harga mahal karena gas di Aceh lagi langka. Pangkalan harus ambil gas dari Medan, jadi biaya operasionalnya besar,” jelas Junaidi. (*)