Iklan - Scroll ke bawah untuk baca artikel
Komunitas MenulisOpini

Memutus Mata Rantai Korupsi Sejak Pendidikan Dini Hingga Peran Media Massa

344
×

Memutus Mata Rantai Korupsi Sejak Pendidikan Dini Hingga Peran Media Massa

Sebarkan artikel ini
Milla Aulia Umay adalah Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2021.

Oleh : Milla Aulia Umay

INDONESIA sebagai negara korupsi telah menjadi masalah kronis yang terus menggerogoti pembangunan dan pertumbuhan negara.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Praktik korupsi yang merajalela di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, bisnis, hingga lembaga penegak hukum, telah menghambat upaya mencapai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan di negeri ini.

Korupsi di Indonesia tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara.

Ketika rakyat melihat bahwa pejabat yang seharusnya bertindak untuk kepentingan publik justru memperkaya diri sendiri, kepercayaan pada sistem dan pemerintah semakin melemah.

Selain itu, korupsi juga memperburuk kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat malah terkuras oleh praktik korupsi.

Akibatnya, orang-orang miskin semakin terpinggirkan dan kesenjangan ekonomi semakin melebar. Penegakan hukum terhadap koruptor juga masih menjadi tantangan di Indonesia.

Tak ayal, banyak pelaku korupsi yang berhasil lolos dari jeratan hukum atau menerima hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Kurangnya efektivitas penegakan hukum ini menciptakan iklim impunitas yang memicu lebih banyak lagi praktik korupsi yang terjadi.

Jika korupsi dalam suatu negara telah merajalela dan sudah seperti santapan makanan bagi negara setiap hari, maka akibatnya negara tersebut menjadi negara yang kacau, tidak ada system sosial yang dapat berlaku dengan baik.

Baca Juga :   PNL-PT SBA Jalin Kerjasama Bidang Pendidikan dan Teknologi

Korupsi sangat berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Salah satu efek negatif yang sangat berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda.

Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak akan tumbuh dengan pribadi antisosial, sehingga generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

Semua sudah sangat jelas yang menunjukkan bahwa korupsi sebagai masalah pokok yang mengancam keberlangsungan yang ideal. Korupsi dapat dikatakan musuh bersama yang sudah digaungkan pemberantasannya dari jauh-jauh hari.

Namun demikian, perlawanan terhadap perilaku korupsi hingga saat ini belum bisa dilakukan secara maksimal. Penanganan kasus-kasus korupsi terkesan berlarut-larut dan tidak terselesaikan secara tuntas. Jika hanya mengandalkan proses penegakan hukum sangat tidaklah cukup.

Lantas bagaimana cara memberantas korupsi?

Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara kolektif, dengan kesadaran bahwa korupsi adalah musuh bersama.

Kinerja hukum akan sangat terkait dengan kinerja demokrasi. Dalam hal pemberantasan korupsi, ada masa di mana kinerja penegak hukum mampu menerbitkan harapan masyarakat, dan ada pula masa sebaliknya.

Dengan demikian tampak sudah pemberantasan korupsi sesungguhnya sangat bergantung pada kinerja demokrasi. Maka timbullah pertanyaan, lantas bagaimana jika demokrasi dikorupsi?

Sampai saat ini kita seakan-akan tiba pada lingkaran menyeramkan. Namun semakin nampak bahwa tantangan korupsi jauh melampaui yang diperkirakan, yaitu kerusakan atau pembusukan atas yang ideal, yang dengan demikian ini dapat dikatakan bahwa yang sedang dikikis adalah Indonesia itu sendiri.

Baca Juga :   Milad ke-356 Susoh, Momentum Lebih Peduli terhadap Pendidikan

Menurut penulis, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memutuskan mata rantai praktik korupsi yang kini kian marak terjadi di Indonesia, sebagai berikut:

1. Menanam Integritas Anti Korupsi kepada Generasi Muda

Pendidikan dan kesadaran anti-korupsi juga perlu ditingkatkan di Indonesia. Melalui pendidikan yang lebih baik tentang pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas, generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi di masa depan.

Pendidikan anti-korupsi kepada generasi muda harus menjadi bagian integral dari kurikulum di sekolah-sekolah dan bahkan sampai ke jenjang Universitas (Perguruan Tinggi).

2. Pelatihan Tenaga Pendidik tentang Pendidikan Anti Korupsi

Pelatihan guru sebagai tenaga pendidik yang akan menjadi pelopor pembentukan karakter generasi muda terhadap pentingnya memahami Korupsi itu dilarang oleh Agama dan Negara juga sangat perlu dilakukan. Tenaga pendidik harus dibekali pengetahuan tentang korupsi dan cara pencegahan serta penanggulangannya yang dipraktekkan di lingkungan sekolah.

Sedini mungkin mulai ditanamkan budaya anti korupsi. Dengan begitu Lembaga Pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi.

3. Melindungi Pelapor Kejadian Korupsi

Perlindungan whistleblower yang kuat dan memberi insentif bagi mereka yang melaporkan praktik korupsi perlu ditingkatkan.

Whistleblower berperan penting dalam mengungkap kejahatan korupsi, tetapi seringkali mereka menghadapi ancaman, intimidasi, atau bahkan kehilangan pekerjaan mereka. Mereka harus dilindungi dengan hukum dan diberikan insentif agar lebih berani melaporkan praktik korupsi.

Baca Juga :   Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang

4. Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi

Kerjasama internasional dalam mengatasi korupsi juga penting. Korupsi adalah masalah global yang membutuhkan upaya bersama antar-negara untuk menghentikannya. Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk pertukaran informasi, pelacakan aset ilegal, dan penyelidikan terhadap koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.

5. Peran Media Massa

Media massa juga memegang peran penting dalam memerangi korupsi. Media yang independen dan berintegritas dapat mengungkap kasus korupsi, memberikan sorotan pada praktik-praktik yang merugikan masyarakat, dan memberikan ruang bagi pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara.

6. Reformasi Kelembagaan

Perlu adanya reformasi kelembagaan yang lebih besar untuk memerangi korupsi di Indonesia. Reformasi ini meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta perkuatan sistem pengawasan dan audit.

Meskipun masalah korupsi di Indonesia merupakan tantangan yang besar, bukan berarti tidak ada harapan. Dengan kesadaran dan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, kita dapat membangun Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan adil. Penting bagi kita semua untuk bersatu dan berjuang melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik bagi negara kita.(*)

Penulis adalah Mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Tulisan ini adalah opini penulis.

Editor: Salsya