Blangpidie, Acehglobal — Kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang melarang truk plat BL melintasi wilayah Sumut menunai kecaman dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh.
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Abdya, Ikhsan Jufri melalui Wakil Ketua Bidang Ketahanan Nasional Muhammad Ade Alkausar, menilai kebijakan tersebut bukan hanya menyulitkan rakyat, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan nasional.
Pasalnya, kata Ade, hubungan ekonomi, sosial, dan budaya antara Aceh dan Sumatera Utara sudah sejak lama menjadi urat nadi persaudaraan dan bagian tak terpisahkan dari integrasi bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami menilai kebijakan ini gegabah dan diskriminatif. Jalan publik tidak boleh diperlakukan eksklusif berdasarkan asal kendaraan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebangsaan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (29/9/2025).
Ade menilai kebijakan Gubernur Sumut dapat mengganggu ketahanan ekonomi, sebab, larangan tersebut berpotensi memutus jalur logistik Aceh–Sumut yang strategis. Akibatnya, harga kebutuhan pokok bisa naik, distribusi barang tersendat, dan aktivitas dagang rakyat lumpuh.
Selain itu, tambah Ade, kebijakan Gubernur Bobby Nasution ini juga bisa mengancam stabilitas sosial-politik. Menurutnya, Kebijakan sepihak Gubernur Sumut dapat memicu keresahan, memperlebar sekat antar-daerah, dan menumbuhkan sentimen negatif yang berbahaya bagi persatuan nasional.
“Kebijakan itu juga tidak mencerminkan jiwa kenegarawanan. Seorang pemimpin daerah mestinya hadir sebagai perekat bangsa, bukan menciptakan blokade yang justru merugikan rakyat dan mengikis kepercayaan publik,” katanya.
Sikap Pemuda Muhammadiyah Abdya
Sebagai bagian dari komponen bangsa yang menjunjung tinggi semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah, Pemuda Muhammadiyah Abdya mengeluarkan pernyataan sikap atas kebijakan Gubernur Bobby Nasution yang melarang truk plat BL masuk wilayah Sumut.
1. Mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk segera mencabut larangan truk plat BL dan menggantinya dengan solusi yang berkeadilan serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
2. Meminta Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan, segera turun tangan meluruskan kebijakan daerah agar tetap sejalan dengan konstitusi dan tidak merusak kohesi bangsa.
3. Mengajak seluruh elemen masyarakat di Aceh maupun Sumatera Utara untuk menempuh jalur dialog, bukan konfrontasi, demi menjaga harmoni, solidaritas, dan integrasi nasional.
4. Mengingatkan bahwa ketahanan nasional bukan hanya soal pertahanan militer, tetapi juga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan diskriminatif seperti ini adalah ancaman nyata terhadap fondasi persatuan bangsa.
“Pemimpin sejati adalah perekat, bukan pemecah. Jangan biarkan jalan raya berubah menjadi tembok pemisah antar-daerah. Rakyat membutuhkan kepastian, keadilan, dan jaminan persatuan—bukan kebijakan emosional yang diskriminatif,” tegas Ade Alkausar (*)
