LHOKSUKON – Pj Bupati Aceh Utara Azwardi, AP, MSi, memaparkan empat prioritas permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan di daerah itu.
“Saat ini kita masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga perlu perhatian dari kita semua,” kata Azwardi.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Azwardi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Rencana Kerja Pokja Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Triwulan I, berlangsung di Oproom Kantor Bupati di Landing Kecamatan Lhoksukon, Selasa (6/6/2023).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Asisten II Setdakab Aceh Utara Ir Risawan Bentara, MT, para Kepala SKPK terkait, serta para pejabat dari PT Pema Global Energi, PT. PIM, PT Perkebunan Nusantara I, PT Pelindo I, KPW Bank Indonesia Lhokseumawe, PT Bank Aceh Syariah, dan Bank BSI, PT PLN UP3 Lhokseumawe.
Selanjutnya, PT Pegadaian Syariah (Persero), PT Dunia Barusa, PT Ika Bina Agro, PT Seuramoe Agro Persada, PT Satya Agung, PT Solusi Bangun Andalas (Packing Plant Lhokseumawe), serta dari unsur akademisi, unsur masyarakat, LSM, dan Forum Pengelola dan Pokja TJSLP Kabupaten Aceh Utara.
Di hadapan peserta rapat, Pj Bupati Azwardi memaparkan empat permasalahan tersebut, sehingga harus mendapat prioritas dalam pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility). Ke empat persoalan itu yakni tingkat kemiskinan di Aceh Utara sebesar 16,86 persen dan 2,94 persen penduduk Kabupaten Aceh Utara masih dalam katagori miskin ekstrem.
Selanjutnya, angka prevalensi stunting masih tinggi yaitu sebesar 38,3 persen, infrastruktur jalan dalam kondisi baik hanya sekitar 30 persen, serta infrastruktur irigasi dalam kondisi baik hanya sekitar 42 persen.
“Khusus DI Krueng Pase yang melayani 8 kecamatan (8.922 hektar) rusak akibat banjir besar tahun 2020 sampai saat ini belum teratasi,” papar Pj Bupati Azwardi.
Azwardi mengharapkan kepada Forum TJSLP Kabupaten Aceh Utara agar dapat memprioritaskan program dan kegiatan yang dapat mendukung Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan.
“Sebagai contoh, pemberdayaan petani di 8 kecamatan yang saat ini tidak dapat melaksanakan aktivitas pertanian akibat tidak terairi irigasi. Perlu alternatif-alternatif lain untuk membantu petani-petani di 8 kecamatan tersebut, seperti pengembangan tanaman selain padi, atau memanfaatkan sumber-sumber air lain yang tersedia,” harapnya.
Lebih jauh, Azwardi juga mengharapkan Forum Pengelola dan Pokja TJSLP hendaknya dapat bekerja lebih aktif dan optimal, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat direalisasikan dan menghasilkan outcome serta memberi manfaat sesuai yang diharapkan.
“Semoga rapat koordinasi dan evaluasi ini menghasilkan manfaat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara, khususnya di lingkungan perusahaan dan Kabupaten Aceh Utara pada umumnya,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Azwardi turut menyampaikan apresiasi kepada semua perusahaan/badan usaha dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe yang telah melaksanakan program dan kegiatan TJSLP tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja.
Menurutnya, Pelaksanaan TJSLP juga telah bersinergi dengan Pemkab Aceh Utara dalam mencapai target-target sasaran pembangunan daerah dan nasional, seperti menurunkan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, prevalensi stunting, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan infrastruktur, penanggulangan bencana dan pengendalian inflasi.
“Sinergi seperti ini sangat kita butuhkan, sehingga semua program atau kegiatan TJSLP yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan dapat mencapai sasaran yang lebih tepat dan lebih optimal, sesuai dengan harapan kita semua,” pungkas Azwardi.(*)
Editor: Salman
