Blangpidie – Angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mencatatkan penurunan signifikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di daerah tersebut turun 2,02 persen, dari sebelumnya 15,35 persen menjadi 13,30 persen.
Capaian positif tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Abdya, Zaman Akli, saat memimpin Rapat Kerja Evaluasi Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Abdya Semester I Tahun 2026 di Aula Tgk Dikila Kantor Bapperida Abdya, Rabu (29/7/2026).
“Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Abdya pada tahun 2025 berada pada 13,30 persen. Angka ini tentu patut menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah telah menetapkan target yang jelas, yaitu menurunkan angka kemiskinan hingga berada di bawah 10 persen dalam tiga hingga empat tahun ke depan,” ujar Zaman Akli.
Akli menilai target menekan angka kemiskinan hingga ke level satu digit bukan hal yang mustahil. Namun, ia mengingatkan target itu mustahil terwujud jika para pemangku kepentingan masih bekerja parsial dan menggunakan data yang berbeda-beda.
Untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan di Bumi Breuh Sigupai, Wabup Zaman Akli secara lugas membeberkan tiga pilar kunci yang wajib dijalankan secara disiplin oleh seluruh instansi Pemkab Abdya.
Pertama, akurasi data. Zaman Akli menjelaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi penentuan penerima manfaat. Ia mendorong sinergi kuat antara BPS, Dinas Sosial, Bapperida, hingga pemerintah gampong agar daerah memiliki satu data yang benar-benar valid dan mutakhir.
Selanjutnya yang kedua adalah konvergensi program. Wabup Zaman Akli mengungkapkan pentingnya konvergensi program antarperangkat daerah agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tak cukup sekadar mengandalkan bantuan sosial, melainkan harus dibarengi peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan UMKM dan sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi warga Abdya.
Pilar yang ketiga dibeberkan Zaman Akli yakni kolaborasi lintas sektor secara menyeluruh. Ia menyadari pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, sehingga membutuhkan sokongan dari pemerintah gampong, perbankan, akademisi, hingga dunia usaha melalui pemanfaatan dana CSR.
“Semakin kuat kolaborasi yang kita bangun, semakin besar pula peluang kita untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Saya berharap kita tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga berani mengidentifikasi berbagai kendala yang masih kita menghadapi,” tuturnya.
Mantan legislator ini mengingatkan agar forum rapat evaluasi penanggulangan kemiskinan tidak sekadar formalitas, melainkan lahir rekomendasi konkret yang langsung bisa dieksekusi di lapangan.
Akli juga mewanti-wanti seluruh jajaran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Abdya agar mengawal setiap rupiah anggaran daerah agar benar-benar dipergunakan untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.
“Saya mengajak seluruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Abdya untuk terus menjaga semangat pengabdian, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Di akhir penyampaiannya, Akli mengingatkan bahwa kemiskinan bukan sekadar deretan angka statistik semata. Di balik data tersebut, kata dia, ada nasib keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan pokok, anak-anak yang mendambakan sekolah, serta para orang tua yang membutuhkan akses kesehatan layak.
“Oleh karena itu, setiap kebijakan yang kita rumuskan harus mampu menyentuh kebutuhan masyarakat dan menghadirkan solusi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Pemkab Abdya berkomitmen penuh menjadikan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan daerah, sejalan dengan visi besar “Abdya Maju, Masyarakat Sejahtera.”
Visi ini akan terwujud jika seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat bergerak serentak dalam satu irama.
Rapat kerja evaluasi tersebut turut dihadiri Plt Sekda Abdya Amrizal, para Kepala OPD, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Abdya. (*)
