Blangpidie – Dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan program/kegiatan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP), Pemerintah daerah Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar rapat bersama perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
Rapat tersebut dengan agenda mengoptimalkan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Bumi Breuh Sigupai.
Rapat bersama para perwakilan perusahaan ini, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga perusahaan swasta, berlangsung di Aula Bapperida Abdya, Rabu (16/9/2026).
Forum rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Abdya, Rahwadi, didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sufrinaldi.
Dalam forum tersebut, pemerintah bersama pihak korporasi menyelaraskan arah penggunaan dana CSR agar sejalan dengan visi-misi pembangunan daerah Abdya.
Fokus utamanya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan sosial-ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung masyarakat di Abdya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Abdya, Rahwadi, mengatakan, pentingnya integrasi data antara pemerintah dan pihak swasta agar penyaluran bantuan tidak tumpang tindih.
“Kita ingin mensinergikan program pemerintah daerah dengan program perusahaan, dengan sasaran lebih ketat dan tepat sasaran. Kemudian, datanya harus satu data sehingga tidak tumpang tindih,” ujar Rahwadi di hadapan perwakilan perusahaan.
Rahwadi mencontohkan persoalan penyaluran santunan anak yatim yang selama ini kerap keliru karena kerap menyasar penerima yang sama.
Dengan adanya satu data terpadu, ia berharap distribusi bantuan bisa merata dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas Bupati Safaruddin dan Wakil Bupati Abdya Zaman Akli.
Di antaranya adalah santunan anak yatim, penyediaan beasiswa, pembangunan rumah layak huni, pengentasan kemiskinan, hingga program layanan kesehatan inovatif seperti Doto Saweu Gampong dan Doto Saweu Sikula.
Meski menggandeng pihak swasta, Rahwadi memastikan bahwa pemerintah daerah tidak lepas tangan begitu saja.
Pemkab Abdya, kata dia, akan terus hadir mendampingi dan merumuskan formulasi terbaik agar skema kegiatan melalui desk program/kegiatan TJSLP berjalan beriringan.
“Ini juga tidak semata-mata kita menyerahkan kepada perusahaan. Pemkab hadir, perusahaan juga hadir, kita berkolaborasi bersama-sama,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, lanjut Rahwadi, masyarakat yang berada di ring 1 atau sekitar wilayah operasional perusahaan akan menjadi salah satu prioritas penerima manfaat.
Jika terdapat persoalan di lingkungan sekitar, pemerintah dan perusahaan diharapkan dapat mencari solusi secara bersama.
“Misalnya, jika ada suatu masalah, maka sama-sama kita menyelesaikan. Yang kita prioritaskan adalah yang ada di sekitar perusahaan. Setelah itu baru yang diluar lingkungan perusahaan, sehingga semua akan menikmati kehadiran perusahaan,” pungkasnya. (*)
