| BLANGPIDIE — Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Zaman Akli menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan angka /bappeda-abdya-gelar-rakor-percepatan-penanggulangan-kemiskinan/" target="_blank" rel="noopener">kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 di Aula Bappeda, Senin (17/11/2025).
/wabup-zaman-akli-resmi-lepas-keberangkatan-64-jemaah-calon-haji-abdya/" target="_blank" rel="noopener">Zaman Akli menyebutkan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan memiliki dasar hukum yang kuat. Di tingkat nasional, program tersebut mengacu pada Perpres Nomor 59 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020.
Sementara di tingkat pemerintah daerah, sebutnya, mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2024 serta SK Bupati Nomor 301 Tahun 2024 tentang pembentukan TKPK.
“Maka dari itu, seluruh regulasi ini menjadi fondasi kokoh bagi kita untuk bekerja secara sistematis, terukur, dan terencana dalam menurunkan angka kemiskinan ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanggulangan kemiskinan bukan hanya persoalan bantuan sosial, tetapi sebuah program komprehensif yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Pemerintah telah menjalankan berbagai intervensi, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat hingga penguatan usaha mikro dan kecil. Termasuk pemanfaatan dana desa untuk mendorong aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Abdya mengalami penurunan signifikan. Pada 2024 tercatat sebesar 15,32 persen, turun menjadi 13,30 persen pada 2025.
“Alhamdulillah dalam satu tahun saja kita berhasil menurunkan angka kemiskinan sekitar 2.970 jiwa. Ini capaian besar yang menunjukkan kerja keras seluruh elemen pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, Zaman Akli menegaskan capaian tersebut bukan akhir dari perjuangan. Pemerintah Abdya menargetkan kemiskinan turun di bawah 10 persen dalam lima tahun.
“Target ini memerlukan kerja lebih keras, lebih fokus, dan lebih terkoordinasi,” tegasnya.
Selain kemiskinan, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan pengangguran yang berdampak pada kesejahteraan dan memicu masalah sosial lain.
“Penurunan pengangguran menjadi prioritas. Kita harus memastikan hadirnya lapangan kerja layak, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan bagi tumbuhnya UMKM di seluruh kecamatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, komitmen pemerintah dalam menurunkan kemiskinan mencakup berbagai dimensi seperti penanganan kesenjangan sosial, perlindungan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.
“Upaya yang kita lakukan meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, bantuan sosial, rehabilitasi rumah layak huni, pelatihan kerja, hingga peningkatan pelayanan dasar,” jelasnya.
Zaman Akli menyebutkan, kemiskinan merupakan akar dari banyak persoalan sosial seperti kriminalitas, konflik keluarga, hingga rendahnya kualitas generasi muda.
“Karena itu, pemberantasan kemiskinan adalah prioritas utama pemerintah Abdya. Kita juga menargetkan angka kemiskinan ekstrem menuju 0 persen dalam lima tahun,” ucapnya.
Melalui rakor ini, ia berharap seluruh perangkat daerah menyamakan persepsi dan menyelaraskan program agar perencanaan berjalan searah.
“Kita tidak boleh bekerja sektoral atau sendiri-sendiri. Kunci keberhasilan adalah kolaborasi lintas sektor. Bappeda memang memegang peran sentral, namun pelaksana utama tetap seluruh OPD,” kata Zaman Akli.
Wabup Zaman Akli juga menegaskan setiap anggaran dan kegiatan harus memberikan dampak nyata bagi penurunan kemiskinan dan pengangguran.
“Tahun 2025 harus menjadi tahun percepatan dan konsolidasi. Kita bekerja bukan hanya untuk melaksanakan program, tetapi untuk mengubah kehidupan masyarakat Abdya,” tutupnya. (*)
