Blangpidie – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh berupaya mengusulkan pengerukan kolam labuh Pelabuhan Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada tahun 2027 mendatang.
Langkah ini diambil usai DKP Aceh meninjau langsung lokasi pendangkalan dan menampung aspirasi nelayan setempat pada Rabu (14/10/2026).
Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Aceh, Samsul Bahri, menjelaskan peninjauan dilakukan atas perintah Kepala DKP Aceh untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
Peninjauan itu berlangsung di tengah aksi swadaya para nelayan yang terpaksa patungan sewa excavator demi mengeruk kolam labuh yang kian dangkal.
Dalam peninjauan lapangan tersebut, Samsul Bahri didampingi Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi dan Kepala Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Abdya Hamdani.
Turut hadir pula Kabid Perikanan Tangkap Abdya Baizar, Panglima Laot T. Indra Kusuma, serta jajaran nelayan setempat.
“Kedatangan kami ke Abdya atas perintah Pak Kadis DKP Aceh dalam rangka menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa di lokasi ini masyarakat sedang membutuhkan uluran tangan Pemerintah Provinsi,” kata Samsul.
Samsul menegaskan pihak DKP Aceh telah mendengar langsung aspirasi para nelayan dan akan mengupayakan tahapan percepatan pengerukan.
Ia menyebutkan, Pemerintah Aceh sebenarnya telah melakukan langkah perencanaan awal dengan membangun tanggul pemecah ombak (breakwater) pada tahun 2022.
“Untuk selanjutnya adalah tahapan pengerukan. Mungkin karena selama ini anggaran belum terfokus, oleh karenanya nanti di tahun 2027 kita akan upayakan mengusulkan ke Bappeda terkait pengerukan kolam labuh di Ujong Serangga,” pungkasnya.
Sebelumnya, kondisi pendangkalan yang parah memaksa nelayan di Abdya menyewa ekskavator secara patungan. Langkah darurat ini ditempuh agar perahu nelayan tetap dapat bersandar dan menjalani perawatan tanpa terhalang lumpur.
Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan setempat, Safrizal, mengungkapkan pengerukan swadaya menggunakan alat berat tersebut telah berjalan selama empat hari dari target lima hari pengerjaan.
Sementara itu, Panglima Laot Abdya, T. Indra Kusuma, mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA memberikan perhatian serius. Ia menilai perhatian terhadap Pelabuhan Ujong Serangga masih sangat minim sejak pemecah gelombang dan jetty dibangun belasan tahun lalu.
Indra menegaskan pengerukan kolam labuh seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tidak terus bergantung pada iuran swadaya masyarakat.
Ia juga meminta anggota DPRA daerah pemilihan (dapil) 9, khususnya yang berasal dari Abdya, aktif memperjuangkan nasib nelayan di parlemen.
Terkait kendala penanganan, Koordinator Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Serangga Susoh, Kayyis Afif Mussawir, sebelumnya menyatakan bahwa masalah ini tetap menjadi prioritas DKP Aceh.
Keterbatasan dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah sejauh ini menjadi kendala utama pelaksanaan pengerukan secara menyeluruh. (*)
