Iklan - Scroll ke bawah untuk baca artikel
DaerahKesehatan

DPRK Sayangkan Soal Kekosongan Obat di RSUD Subulussalam

888
×

DPRK Sayangkan Soal Kekosongan Obat di RSUD Subulussalam

Sebarkan artikel ini
Dedi Bustamar, Wakil Ketua Komisi D DPRK Subulussalam

Subulussalam – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, Dedi Bustamar sangat menyayangkan soal terjadinya kekosongan stok jenis obat-obatan di Rumah Umum Daerah (RSUD) setempat.

Dedi Bustamar mengatakan, kekosongan obat-obatan di RSUD Subulussalam sejak sepekan terakhir sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di daerah itu.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

“Kejadian ini sangat merugikan masyarakat Subulussalam, apalagi pihak keluarga pasien harus menebus obat di apotek luar RSUD dan tentunya pasien akan mengeluarkan biaya lebih membeli obat di apotek luar,” ujar Dedi melalui pesan WhatsApp, Jum’at (27/1/2023).

Baca Juga :   BPOM Izinkan 11 Vaksin Covid-19, Yuk Kenali Efikasi dan Efek Sampingnya

Dedi Bustamar selaku Wakil Ketua Komisi D DPRK Subulussalam yang membidangi kesehatan mengaku sangat prihatin dengan persoalan tersebut.

Ia bahkan menyebut, kejadian kekosongan jenis obat-obatan di RSUD Subulussalam itu bukan hanya pertama kali ini terjadi, akan tetapi sudah berulang kali.

“Seharusnya pihak manajemen RSUD Kota Subulussalam mengantisipasi hal ini, mengingat pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah,” tutur Dedi.

Baca Juga :   Tepat Waktu, Gampong Lhung Asan Salurkan BLT DD Agustus

Menurut Ketua DPD Partai PKS Kota Subulussalam itu, penyebab kekosongan beberapa jenis obat-obatan di RSUD Subulussalam disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan obat-obatan di rumah sakit tersebut.

“Salah satu penyebab tidak tersedianya dana, karena RSUD Kota Subulussalam telah terbebani oleh banyaknya karyawan atau pegawai honor titipan yang melebihi kebutuhan kerja di rumah sakit,” katanya.

Dedi juga mengaku sudah melakukan konfirmasi dengan BPJS Kesehatan. Pihak BPJS kata dia, tetap berkomitmen untuk membayar klaim sesuai ketentuan, meskipun tunggakan Pemko Subulussalam hingga saat ini belum dibayarkan.

Baca Juga :   Alokasi Kursi DPRK Subulussalam Berubah, Ini Kata Tokoh Masyarakat dan Ketua Partai

“Asalkan pihak manajemen RSUD Kota Subulussalam cepat melakukan klaim kepada BPJS,” imbuhnya.

Akibat kekosongan stok obat yang terus berulang-ulang itu, pihaknya menilai pihak manajemen RSUD telah gagal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Subulussalam.

“Walikota Subulussalam perlu melakukan evaluasi yang serius, agar kondisi seperti ini tidak kembali terjadi di masa yang akan datang,” pungkas Dedi. (*)

Editor : Salman