Iklan - Scroll ke bawah untuk baca artikel
DaerahHukum

Ini Tanggapan Anggota DPRK Subulussalam Soal Isu Tak Sedap Pasca Kunker Keuchik ke Batam

624
×

Ini Tanggapan Anggota DPRK Subulussalam Soal Isu Tak Sedap Pasca Kunker Keuchik ke Batam

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi A DPRK Subulussalam, Bahagia Maha

Subulussalam – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, Bahagia Maha, sangat menyayangkan isu yang berhembus soal adanya penangkapan oknum Kepala Desa/Keuchik (Kepala Kampong) pasca kunjungan kerja (kunker) atau Bimtek ke Kepulauan Riau Batam.

“Sebagai wakil rakyat, kami sangat menyayangkan kejadian ini. Tujuan kunjungan itu untuk menambah wawasan dan meningkatkan SDM dalam mengelola Dana Desa,” kata Bahagia dalam keterangannya, Kamis (19/1/2023).

Advertisement
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Ia menjelaskan, bahwa jika tujuan kunjungan kerja atau Bimtek digunakan untuk hal yang merugikan, maka pengelolaan dana desa akan hancur.

“Kami sangat menyayangkan adanya oknum kepala desa yang ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba saat mengikuti kunjungan tersebut,” ujar Bahagia.

Dengan bimtek tersebut, sebenarnya Kepala Kampong diharapkan bisa faham dalam pengelolaan Dana Desa dan penyusunan laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya, agar program desa bisa sesuai harapan masyarakat. Selain itu, Kepala Kampong juga mengerti dengan peraturan tentang Dana Desa.

Baca Juga :   Polisi Selidiki Kasus Penimbunan BBM Bersubsidi di Aceh Tenggara

“Yang ada makin hancur, uang dana desanya habis, namun pembangunan di desa itu begitu-begitu saja alias tidak ada kemajuan, padahal dana desa yang dikelola itu besar ada yang Rp 700 juta lebih, bahkan ada yang sampai miliyaran rupiah setiap tahunnya yang bersumber APBN dan APBK,” tambah Wakil Ketua Komisi A DPRK Subulussalam itu.

Menurutnya, jumlah anggaran sebesar itu jika dikelola tidak tepat sasaran, maka akan merugikan masyarakat di desa. “Bagaimana meningkatkan pembangunan dan kemajuan di desa. Sebab, tujuan bimtek untuk menambah ilmu agar dana desa bisa terkelola dengan baik, seperti desa-desa yang sudah maju di kota-kota daerah lainnya, bukan meminum obat terlarang tujuan bimtek itu,” imbuh Bahagia.

Bahagia yang merupakan Sekretaris DPD PAN Kota Subulussalam ini juga mengungkapkan, bahwa sepulangnya kepala desa dari Bimtek di Batam sudah tau ihwal tentang kejadian tersebut.

“Kami juga mendapatkan informasi itu dari beberapa kepala desa yang ikut Bimtek ke Batam, tapi kepala desa yang memberikan informasi itu memohon untuk tidak menyebutkan namanya dan kepala desa kampong mana. Selain itu, kami juga melihat langsung gambar oknum kepala desa yang tertangkap polisi saat diangkut ke dalam mobil polisi di Batam dan gambar itu sudah beredar dikalangan masyarakat kota subulussalam,” bebernya.

Baca Juga :   Kunker ke Abdya, Wamentan RI Apresiasi Potensi Sumberdaya Alam Abdya

Bahagia juga mengatakan, saat pihaknya melakukan konfirmasi kepada Kadis DPMK Subulussalam, Irwan Faisal terkait kejadian itu, Kadis mengaku tidak tau.

“Padahal info yang kami terima sangat kuat bahwa kadis DPMK tau kejadian itu, karena yang memediasi bisa diselesaikan dengan damai bersama aparat disana. Hal ini menurut keterangan kepala desa yang tidak mau disebutkan namanya itu,” sebutnya.

Secara pribadi, Bahagia menyampaikan terimakasih, sebab kejadian itu bisa diselesaikan dengan bijaksana, sehingga oknum kepala desa yang sempat ditangkap polisi itu tidak diproses hukum, dan bisa balik pulang ke kampung halamannya. Namun, ia tegaskan kejadian serupa tidak terulang lagi.

Atas kejadian tersebut, Bahagia menyarankan Walikota Subulussalam untuk kedepannya agar mengkaji ulang terkait pemberian izin bimtek Kepala Desa ke luar daerah. “Jika lebih banyak mudharat daripada manfaatnya lebih baik pelaksanaan bimtek dilaksanakan di dalam daerah saja,” pintanya.

Baca Juga :   Wabup Abdya Buka Lomba Futsal HUT KORPRI Ke-50, Setcam Takluk 0-2 dari Setdakab

Sebab, lanjut Bahagia, fasilitas di Subulussalam sudah cukup untuk dilakukan pelaksanaan bimtek kepala desa, hanya mendatangkan narasumber sebagai pemateri dari Jakarta.

Apalagi menurutnya, pelaksanaan Bimtek kepala desa itu juga sangat penting demi meningkatkan SDM Pemerintahan Desa, agar Dana Desa dapat terkelola dengan baik dan tepat sasaran.

“Apalagi Kepala dinas DPMK sudah menyampaikan ke DPRK Subulussalam saat kami membahas APBK TA 2023 tepatnya di bulan Nopember 2022 lalu di ruang kantor DPR. Dalam penyampaiannya, bahwa pada tahun 2023 Bimtek kepala desa tidak ada lagi dilaksanakan diluar daerah Subulussalam atau diluar Aceh, dan rencana itu, kami selaku DPR sangat mendukung dan sangat baik sekali,” kata Bahagia yang juga Ketua Fraksi Geranat DPRK Subulusaalam ini. (*)