Iklan - Scroll ke bawah untuk baca artikel
BeritaHeadlineKriminal

Kapolda NTB Hentikan Kasus Begal jadi Tersangka

437
×

Kapolda NTB Hentikan Kasus Begal jadi Tersangka

Sebarkan artikel ini
Amaq Sinta, korban begal yang menjadi tersangka mencium tangan Kapolda NTB Irjen Djoko Purwanto usai perkaranya dihentikan. (Foto: Istimewa)

MATARAM – Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Djoko Purwanto menghentikan kasus korban begal Amaq Sinta yang sempat menjadi tersangka.

Ia menjelaskan kasus ini telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait perkara Murtede alias Amaq Sinta, korban begal yang menjadi tersangka.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Penghentian proses hukum ini setelah dilakukan gelar perkara yang dihadiri jajaran Polda NTB dan pakar hukum.

Baca Juga :   Safaruddin Tenangkan Warga Jangan Panik Soal Polemik JKA

Setelah gelar perkara, Amaq Sinta langsung mencium tangan Kapolda NTB Irjen Djoko Purwanto usai perkaranya dihentikan. Dia juga tampak merasa lega.

“Hasil gelar perkara disimpulkan peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum, baik secara formil dan materiil,” ujar Kapolda NTB kepada wartawan, Sabtu (16/4/2022).

Baca Juga :   "Seperti Hotel," Sekda Aceh Puji Fasilitas Layanan UPTD Aneuk Nanggroe Dinsos

Menurutnya, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

“Peristiwa yang dilakukan Amaq Sinta merupakan untuk membela diri sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) KUHP soal pembelaan terpaksa,” kata Djoko.

Baca Juga :   Lima Anggota Komisioner Baitul Mal Abdya Resmi Dilantik

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menekankan penghentian perkara tersebut dilakukan demi mengedepankan asas keadilan, kepastian dan terutama kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

“Dalam kasus ini, Polri mengedepankan asas proporsional, legalitas, akuntabilitas dan nesesitas,” pungkas Dedi.(*)

Sumber: InewsNTB

Simak berita dan artikel lainnya di Google News