Banda Aceh – Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat Daya (Hipelmabdya) memberikan penilaian kinerja berupa ‘Rapor Hijau’ kepada Bupati Safaruddin dan Wakil Bupati Zaman Akli atas capaian satu tahun kepemimpinan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Penyerahan rapor tersebut berlangsung dalam forum Focus Group Discussion (FGD) di Gunongan Kupi, Banda Aceh, Rabu (21/7/2026) malam.
Rapor penilaian diserahkan langsung oleh Ketua Hipelmabdya, Syahrol Ramadhan, kepada Bupati Abdya Safaruddin.
Ketua Hipelmabdya, Syahrol menjelaskan, pemberian Rapor Hijau didasarkan pada hasil kajian objektif organisasi mahasiswa terhadap dokumen perencanaan serta realisasi program pembangunan daerah selama satu tahun terakhir.
“Rapor Hijau ini adalah pengakuan atas kerja keras normatif yang berorientasi pada hasil nyata. Kami menelisik satu per satu matriks dalam dokumen visi-misi pembangunan daerah, dan angka penyerapan program serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial,” ujar Syahrol, Kamis (22/7/2026).
Ia menambahkan, evaluasi tersebut menunjukkan tren positif pada berbagai indikator makro pembangunan. Indikator yang mengalami peningkatan signifikan meliputi penyerapan program prioritas, kualitas pelayanan publik, hingga komitmen dalam meletakkan fondasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Meski memberikan apresiasi, Syahrol menegaskan bahwa Hipelmabdya tidak akan melepas fungsi kontrol sosial yang melekat pada mahasiswa. Pihaknya berkomitmen tetap menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi jalannya roda pemerintahan.
Motivasi Peningkatan Pelayanan
Merespons penilaian tersebut, Bupati Abdya Safaruddin menyampaikan apresiasi atas evaluasi dan masukan yang diberikan kalangan mahasiswa.
Menurutnya, Rapor Hijau ini menjadi dorongan moral bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja lebih optimal.
“Alhamdulillah jika demikian. Saya selaku pemerintah terus berharap pemikiran-pemikiran kritis dari mahasiswa Abdya,” tutur Safaruddin.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Abdya selalu terbuka terhadap ruang dialog, saran, dan gagasan kritis dari kelompok pemuda maupun mahasiswa. Menurutnya, partisipasi aktif mahasiswa sangat dibutuhkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan.
“Kita pemerintah daerah selalu membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan kalangan mahasiswa sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” pungkas Safaruddin. (*)
