Blangpidie – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan gizi peserta didik.
Meski begitu, muncul kekhawatiran terkait wacana pengalihan pengelolaan program MBG dari mitra/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke kantin sekolah.
Aspirasi ini muncul bukan karena masyarakat menolak program, melainkan demi menjaga efektivitas pelaksanaan MBG dan fokus utama lembaga pendidikan.
Tokoh masyarakat Desa Ujung Padang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Fauzi, menegaskan masyarakat sangat mendukung agar program MBG terus berlanjut.
Namun, ia meminta pemerintah mempertimbangkan matang-matang jika harus menyerahkan tanggung jawab tersebut ke kantin sekolah.
“Perhatian masyarakat lebih tertuju pada model pengelolaan. Khususnya apabila penyediaan makanan yang selama ini dilaksanakan melalui mitra/SPPG nantinya dialihkan kepada kantin sekolah,” kata Fauzi, Kamis (10/9/2026).
Menurut Fauzi, pihak sekolah sebaiknya tetap berfokus pada fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan.
Guru memiliki kewajiban mendidik dan mengajar, sementara kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen serta mutu pendidikan.
Ia menilai pengelolaan MBG bukanlah perkara sederhana yang bisa dibebankan begitu saja kepada fasilitas sekolah.
“Selain menyediakan makanan, pelaksana harus memastikan perencanaan menu, standar gizi, pengadaan bahan pangan, kebersihan, keamanan pangan, hingga administrasi dan pertanggungjawaban berjalan baik,” jelasnya.
Fauzi berharap sekolah tidak dibebani fungsi baru yang berpotensi mengganggu proses belajar-mengajar.
“Pengelolaan makanan sebaiknya tetap ditangani oleh pihak yang memang memiliki kapasitas dan tanggung jawab khusus untuk itu,” tambahnya.
Ia menambahkan, mekanis pengelolaan melalui mitra/SPPG selama ini terbukti sudah membentuk ekosistem yang matang, mulai dari tenaga pelaksana, sarana produksi, hingga rantai distribusi skala besar.
Jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, lanjut Fauzi, pemerintah cukup melakukan evaluasi dan perbaikan sistem, bukan serta-merta mengalihkan seluruh tugas ke kantin sekolah.
Dukungan agar pengelolaan MBG tetap ditangani mitra/SPPG juga disuarakan pelaku usaha lokal setempat, Alimuddin.
Alimuddin menilai, pelibatan mitra/SPPG membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Tingginya kebutuhan bahan pangan harian untuk MBG menjadi pendorong pasar bagi petani, peternak, pedagang, hingga pelaku UMKM lokal.
“Kami melihat MBG bukan hanya program pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki potensi menggerakkan ekonomi masyarakat. Kami berharap sistem pengadaannya tetap memberikan kesempatan kepada UMKM secara transparan dan profesional,” ujar Alimuddin.
Ia berharap setiap perubahan kebijakan tetap memperhitungkan efektivitas, keamanan pangan, beban sekolah, serta dampaknya terhadap perekonomian lokal.
“Programnya didukung, tujuannya didukung, tetapi mekanisme pelaksanaannya perlu dipertimbangkan secara matang. Sekolah sebaiknya tetap fokus mendidik, sementara penyediaan makanan diserahkan kepada pihak yang profesional,” pungkasnya. (*)
