Banda Aceh, Acehglobalnews — Para pimpinan Forum Keuchik, mulai tingkat Kabupaten hingga Kecamatan dalam sembilan Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan diskusi khusus dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin, S.Sos, MSP.
Pertemuan yang bertajuk silaturrahmi itu berlangsung di ruang kerja Safaruddin di Gedung DPRA pada Kamis (27/10/2022).
Pertemuan tersebut dalam rangka melakukan harmonisasi tugas sebagai forum Keuchik sekaligus melaporkan bahwa pihak forum Keuchik Abdya sudah menerima SK organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
“Tujuan kami kesini ingin melaporkan bahwa, kami para ketua Furom Keuchik di Abdya sudah menerima SK dari DPP Apdesi,” kata Ketua Forum Keuchik yang juga sebagai ketua APDESI Kabupaten Abdya.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRA dari Partai Gerindra, Safaruddin menegaskan agar pemerintah daerah khususnya Abdya harus menjalin hubungan baik antara organisasi Apdesi dengan pemerintah setempat.
Sebab sambungnya, organisasi APDESI inilah yang loyalitas yang harus diakui oleh Bupati nantinya. Dan sebagai pimpinan daerah tegasnya, juga diharapkan untuk tidak mendengar masukan angin dari luar.
“Yang terpenting adalah, Bupati harus mengakui bahwa tidak ada Apdesi lain selain yang di SK-kan oleh dewan Apdesi Pusat ini,” ujar Safaruddin.
Safar nama sapaan menambahkan, Pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan APDESI dengan tujuan untuk saling bahu membahu dalam membangun Abdya.
“Dan kita harapkan juga pada saat ada kegiatan di Pemerintah Abdya agar diberitahukan kepada Apdesi dengan tujuan untuk saling berkoordinasi,” pintanya.
Seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRA itu, dihari yang sama, rombongan para ketua forum Keuchik itu langsung menemui Penjabat (Pj) Bupati Abdya Darmansah, di Banda Aceh.
Setelah menyampaikan berbagai unek-unek secara meraton yang disampaikan para perwakilan 152 Keuchik itu, langsung mendapat respon dari Pj. Bupati Abdya Darmansah.
Bupati Darmansah siap menyokong pemaksimalan kinerja APDESI yang baru di SK-kan tersebut. “Kita tetap mengoptimalkan koordinasi bersama APDESI untuk menyatukan poros pembangunan dari desa hingga kabupaten. Dan tentunya ini kita berharap, APDESI ini dengan pemerintah dan DPRK tetap selaras,” kata Darmansah. (*)
