JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menolak uji materi terhadap UU 7 Tahun 2017 tentang sistem pemilu proporsional terbuka. Putusan tersebut telah diajukan oleh sejumlah pihak.
Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua MK, Anwar Usman, tidak ada perubahan regulasi pemilu pasca putusan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada konsekuensi yang berdampak pada KPU yang telah mempersiapkan tahapan pemilu sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini, yaitu sistem proporsional terbuka yang diatur dalam UU 7 Tahun 2017.
“Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang sistem pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kab/kota tetap konstitusional, yaitu sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Idham Holik setelah putusan MK mengenai perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, di Lantai 2 Gedung KPU, pada Kamis (15/6/2023).
Anggota Afifuddin kembali membacakan ringkasan pertimbangan hukum dalam putusan MK dan menyoroti beberapa hal, salah satunya adalah perlunya penguatan pendidikan politik kepada masyarakat oleh partai politik, yang seharusnya sejalan dengan apa yang telah dilakukan KPU selama ini.
Selain itu, ditekankan pula pertimbangan MK yang meminta partai politik untuk melakukan pengkaderan yang didasarkan pada visi-misi dan ideologi partai, guna menghindari pragmatisme calon.
“Menurut saya, hal ini menjadi perhatian kita semua untuk memperkuat pendidikan politik serta menyosialisasikan alasan pemilihan dan visi-misi ideologi partai kepada masyarakat,” kata Afif.
Sementara itu, Anggota KPU Idham juga menyampaikan bahwa KPU secara tegas bekerja sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Meskipun terdapat uji materi terkait sistem pemilu, tahapan pemilu tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ini sebabnya pada tanggal 18 April 2023, KPU menerbitkan PKPU 10 Tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam penerimaan calon legislatif. Seperti yang kita ketahui, pencalonan caleg saat ini mengacu pada Pasal 168 ayat 2, yaitu sistem proporsional daftar terbuka,” ungkap Idham.
Selanjutnya, KPU yang berpegang pada prinsip kepastian hukum tengah mempersiapkan sejumlah rancangan aturan KPU. Rancangan ini mencakup pemungutan dan penghitungan suara, pemberian suara di TPS tanda coblos, dan metode konversi suara ke kursi serta penetapan dan penggantian caleg terpilih.
“Jadi ke depan kami akan mendesain regulasi teknis penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan sistem proporsional daftar terbuka dan dalam waktu dekat kami akan mengundang rekan-rekan pers dalam konteks uji publik rancangan PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara serta masyarakat sipil dan parpol peserta pemilu,” pungkas Idham.(*)
