Tokoh Masyarakat Pase Sampaikan Pernyataan Sikap Soal Penanganan Banjir Aceh Utara

Senada dengan Ketua DPRK Aceh Utara, Tgk. Arafat Ali. Ia mengatakan banjir yang telah menjadi agenda rutin di Aceh Utara butuh perencanaan permanen dan dukungan semua pihak agar penanggulangan banjir bisa teratasi.

“Harus ada komitmen dan dukungan yang jelas terhadap perencanaan yang permanen untuk penanggulangan banjir baik dari pemerintah maupun Anggota DPRA” tuturnya.

Begitu juga dengan Anggota DPRA Dapil V, Ridwan Yunus, SH. Ia juga menyampaikan, bahwa bencana banjir dapat diprediksikan, sehingga butuh solusi dan tahapan penyelesaiannya.

“Penanganan banjir di Aceh Utara harus jadi Program Strategis Nasional. Ketua DPRA dan Anggota DPRA Dapil V bersama Pemkab Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara harus bertemu langsung dengan Pj. Gubernur Aceh untuk membahas penanganan banjir di Aceh Utara,” imbuhnya.

Selanjutnya, H. Abubakar atau yang lebih dikenal dengan Abu Len (Ketua KPA Wilayah Pase) mengatakan, di Dapil V ada 12 Anggota DPRA. Ia meminta semua wakil rakyat tersebut harus berpikir untuk mencari solusi penanganan banjir di Aceh Utara.

“Setiap pembangunan di Aceh Utara tidak boleh menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pemerintah juga harus melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh dan semua sungai di Aceh Utara harus ada tanggulnya,” pintanya.

Menanggapi pernyataan dari sejumlah tokoh masyarakat itu, Kepala Bappeda Aceh Utara M. Nasir, S.Sos. M.Si menerangkan bahwa kewenangan sungai seperti Krueng Keureutoe, Krueng Peuto dan Krueng Pirak adalah ranahnya Pemerintah Provinsi Aceh, bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

“Menurut BPBA bahwa DED untuk Krueng Keureutoe, Krueng Peuto dan Krueng Pirak sudah ada, semoga ini bisa terealisasi. Bapak Pj. Bupati Aceh Utara telah meminta kepada BNPB untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian/Lembaga terkait tentang Penanggulangan banjir di Aceh Utara,” jelasnya.

Sementara itu, Edi Anwar, ST Kepala Dinas PUPR Aceh Utara juga menyampaikan, jika Waduk Keureuto telah selesai pembangunannya, maka akan dapat mengurangi banjir di Aceh Utara. Disamping itu, permasalahan banjir di Aceh Utara juga disebabkan karena usia tanggul sudah begitu lama dan sebagiannya sudah mulai rusak.